Demonstrasi adalah salah satu pilar penting dalam demokrasi. Ia menjadi ruang bagi rakyat untuk menyampaikan keresahan ketika suara mereka tak lagi terdengar di ruang parlemen. Namun, ketika aksi yang seharusnya membawa pesan penting demi perubahan justru berubah menjadi anarki, maka tujuan awal yang mulia perlahan terkubur oleh tindakan-tindakan yang merugikan semua pihak.
Itulah yang kini terjadi pada gelombang demo Agustus 2025. Aksi yang pada awalnya menuntut pembubaran DPR karena manari di atas penderitaan rakyat kini bergeser jauh dari jalur. Tuntutan rakyat yang sesungguhnya sangat penting bagi masa depan bangsa perlahan hilang di balik asap pembakaran, kerusuhan, dan penjarahan.
Perjuangan yang Layak Didukung
Tidak bisa dipungkiri, tuntutan agar DPR dibubarkan karena UUD Perampasan Aset Koruptor tidak diperjuangkan oleh para anggota. Selama bertahun-tahun, rakyat geram melihat para koruptor menikmati hasil kejahatan tanpa hukuman setimpal. Banyak yang sudah divonis, tetapi aset yang didapat dari korupsi sulit dirampas sepenuhnya.
Di sinilah rakyat sangat berharap jika undang-undang itu benar-benar disahkan, maka tidak ada lagi celah bagi koruptor untuk menyembunyikan hasil kejahatan mereka. Uang negara bisa kembali, dan keadilan bagi rakyat sedikit banyak bisa terwujud. Aspirasi ini jelas bermakna besar.
Saat Demo Berubah Arah
Sayangnya, semangat perjuangan itu kini mulai hilang arah. Aksi-aksi protes yang awalnya penuh orasi dan simbol perlawanan kini bergeser menjadi tindakan anarkis karena adanya penyusup (provokator). Sejumlah fasilitas umum dibakar, termasuk halte-halte TransJakarta dan fasilitas umum yang menjadi sasaran amuk massa.
Tidak berhenti di situ, amarah juga merembet ke ranah pribadi. Sejumlah rumah pejabat dan publik figur mulai menjadi target. Rumah Ahmad Syahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, Sri Mulyani, hingga Nafa Urbach disebut-sebut menjadi sasaran penyerangan dan penjarahan. Aksi ini menimbulkan ketakutan baru di tengah masyarakat bahwa demo bukan lagi sekadar menyampaikan aspirasi, tetapi sudah berubah menjadi ancaman terhadap ketertiban umum.
Dampak Buruk yang Lebih Luas
Perubahan arah demo ini membawa dampak besar:
1. Hilangnya Esensi Tuntutan
Fokus utama untuk menekan DPR agar mengesahkan undang-undang penting perlahan tenggelam. Yang kini lebih banyak diberitakan bukan lagi tuntutan rakyat, melainkan kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan.
2. Kerugian Masyarakat Sendiri
Fasilitas umum yang dibakar, seperti halte dan sarana transportasi, adalah milik rakyat. Ribuan pengguna transportasi publik kini kesulitan beraktivitas. Kerugian finansial pun membengkak, dan pada akhirnya akan ditanggung oleh masyarakat melalui pajak.
3. Munculnya Rasa Takut
Penjarahan rumah pejabat dan tokoh publik menciptakan suasana mencekam. Alih-alih simpati, masyarakat justru mulai merasa resah dan khawatir aksi ini nantinya merembet ke pemukiman warga biasa seperti pada tragedi tahun 98.
4. Merosotnya Kepercayaan Publik
Aksi yang berubah anarki membuat sebagian masyarakat yang tadinya mendukung justru menarik diri. Dukungan luas melemah karena perjuangan kehilangan arah. Seperti berjalan untuk kepentingan sendiri atau kelompok masing-masing.
Saatnya Introspeksi Adalah Jalan Terbaik
Rakyat berhak marah dan menuntut perubahan, tetapi membakar fasilitas umum dan menjarah rumah pejabat bukanlah jalan keluar. Tindakan anarkis justru memperlemah posisi rakyat sendiri. Suara yang awalnya kuat kini mudah dipatahkan oleh pihak yang ingin mempertahankan status quo, dengan dalih keamanan dan ketertiban.
Jika demonstrasi terus berjalan di jalur yang salah, maka pihak yang seharusnya dikritisi justru akan terbebas dari tekanan, karena perhatian publik teralihkan ke aksi-aksi anarkis. Dan lebih parah lagi jika terjadi darurat militer seperti yang terjadi di Myanmar.
Aksi rakyat seharusnya tetap fokus pada substansi, yaitu mendesak pembubaran DPR dan pengesahan UUD Perampasan Aset Koruptor. Untuk itu, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan:
- Menjaga Aksi Tetap Damai
- Menghindari Provokasi
- Menggunakan Jalur Dialog
- Menguatkan Dukungan Masyarakat
Demokrasi Bukan Anarki
Gelombang demo 2025 seharusnya menjadi momentum besar bagi rakyat untuk menuntut keadilan melalui pengesahan UUD Perampasan Aset Koruptor. Namun, ketika aksi berubah menjadi pembakaran, perusakan, dan penjarahan, maka tujuan luhur itu perlahan hilang.
Kini saatnya semua pihak kembali ke jalur yang benar. DPR harus mendengar aspirasi rakyat dengan serius, bukan sekadar menunda atau mengabaikan. Sementara rakyat perlu menjaga agar suara mereka tidak dikotori oleh aksi-aksi anarkis. Demokrasi yang sehat hanya bisa terwujud jika perjuangan dilakukan dengan kedewasaan, bukan dengan kekerasan.
Leave a Reply